Bupati Batu Bara menghadiri acara “Workshop Implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang uji Pasal I angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999”

Humas Setdakab Batu Bara

Siaran Pers

Nomor              : 16/Humas/SP/05/2012

Hari/Tanggal    : Rabu, 23 Mei 2012

Lokasi               : Hotel JW Marriot Medan

Workshop Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tentang Uji Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 41 tahun 1999. Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengusulkan pengurangan kawasan hutan seluas 1.157.331 hektare atau tinggal 2.529.680 hektare dari luas hutan di daerah itu yang sebelumnya 3.687.011 hektare.

            Usulan pengurangan kawasan hutan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara itu dinyatakan Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Basoeki Karyaatmadja.  Pengurangan kawasan hutan itu juga untuk memberi ruang perkembangan bagi kabupaten-kabupaten hasil pemekaran. Kajian tim terpadu terhadap usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) diarahkan untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

            Seluruh usulan telah dikaji oleh tim terpadu dan akan dilakukan sosialisasi hasil rekomendasi di daerah, Rapat pleno penyelesaian hasil kajian akan segera dilakukan setelah dana tersedia dari Pemerintah Provinsi Sumut.

            Hadir pada acara tersebut Bupati H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM, Kadis Kehutanan Abdul Roni, BA, Kabag Bina Perekonomian Erwin, A. Sitorus.

KABAG HUMAS PIMPINAN                                 

SETDAKAB BATU BARA

                 dto.

RADYANSYAH F. LUBIS, S. Sos

PEMBINA

NIP. 19740519199402 1 001