KemenKeu Sosialisakan Kebijakan Transfer Ke Daerah Di Batubara Tahun 2016 DBH Hasil Laut Ditiadakan & DAK Bagi Daerah Naik 7 Persen

Humas Setdakab Batu Bara

Siaran Pers

Nomor             : 05/Humas/ SP/06/ 2015

Hari/Tanggal   : Selasa ,16 Juni 2015

Lokasi              : Aula Kantor Bupati Batubara

Kasubdit Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sumber daya Alam (SDA) Direktorat Jenderal Perimbangan Kementrian Keuangan RI Anwar Syahdat SH ME,menegaskan untuk tahun 2016 DBH pada sector hasil perikanan laut tidak diberikan lagi kepada daerah. Demikian hal ini di katakana Anwah Syahdat  di hadapan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batubara pada cara sosialisasi kebijakan transfer daerah kementrian keuangan,di aula Kantor Bupati Batubara,Selasa (16/6).

Menurutnya ,kebijakan pemberian bagi hasil terhadap Daerah melalui sector hasil laut dirasakan penuh kesenjangan,”banyangkan daerah yang tidak memiliki laut juga menikmati hasil laut,begitu juga sumber hayati yang berada di dalam laut dipastikan bukan juga milik pemerintah daerah namun merupakan suatu hasil kekayaan alam, potensi kelautan tidak lagi di berikan ke pada daerah.

Dikatakannya pengertian DBH dan SDA  yang dibagi hasilkan dari sector Hutan,Perikanan,Pertambangan Umum,Pertambangan Migas dan Pertambangan Panas Bumi,” khsususnya di bidang SDA penerimaan hasil tidak stabil dan cendrung perpotensi ketimpangan antar daerah.

Tentang pembangian DBH kemenkeu menempu 2 cara ,pertama dengan cara By Origin dan Based On Actual Raveneu,”pertama DBH  bagi daerah yang mendapatkan porsi besar,daerah lain yakni provinsi yang memperoleh pemerataan dari porsi tertentu,kemudian yang kedua system penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan pasal 23 UU 33 tahun 2004. Untuk Kabupaten Batubara sendiri,tentang Hutang DBH telah diselesaikan pada Tahun 2015 sebesar Rp 259.219.613,- dengan perincian Jenis DBH Kehutanan dan Pertambangan.

Selain itu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 ini, pemerintah juga  telah menetapkan kebijakan umum transfer ke daerah. meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan dengan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Untuk memiliki ruang fiskal yang baik, maka penggalian Pendapatan Asli Daerah yang tepat menjadi penting yakni pada sektor PBB,” ungkap Staff kemenkeu itu. Dijelaskannya juga ,salah satu upaya untuk meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada 2016 adalah dengan mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pagu Kementerian Lembaga ke pos Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kita mengalihkan dana dekonsentrasi yang saat ini pada belanja Kementrian atau lembaga (KL), sebagian besar ke DAK untuk memperkuat peran daerah, ke APBD yang nantinya diawasi melalui petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Tentang kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut juga untuk memenuhi janji politik Presiden yaitu tambahan dana Rp100 miliar untuk setiap kabupaten kota di Indonesia dan kenaikan dana desa sebesar 6 persen-7 persen di 2016. DAK kita perbesar karena Presiden memberikan janji kepada setiap kabupaten tambahan Rp100 miliar untuk infrastruktur. Dana desa juga kita naikkan tapi belum 10 persen, kalau sekarang masih 3 persen, ancang-ancang kami 6-7 persen di 2016. Selain itu, pemerintah juga akan menambah anggaran dana insentif daerah untuk mendorong kinerja perekonomian di kabupaten kota agar memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Kita dorong daerah, selain memiliki kinerja pengelolaan keuangan juga memiliki kinerja perekonomian yang baik misalnya dengan tumbuh tinggi, kemiskinan dan pengangguran menurun serta inflasi terjaga, itu masuk dana insentif daerah. Sementara itu Bupati Batubara di wakili Wakil Bupati H RM Harry Nugroho  mengatakan di hadapan 5 Staff kementrian Keuangan  itu mengatakan Kabupaten Batubara merupakan daerah baru dimana realisasi anggaran pendapatan daerah merupkan kontribusi yang terbesar melalui Pos dana perimbangan.”Kabupaten Batubara sangat bergantung pada dana perimbangan dan transfer daerah.

KABAG HUMAS PIMPINAN

SETDAKAB BATU BARA

                 dto.                        

Andri Rahadian,AP

PEMBINA

NIP. 19740805 199311 1 001