Humas Setdakab Batu Bara
Siaran Pers
Nomor
: 02/Humas/
SP/03/ 2016
Hari/Tanggal :
Kamis 17 Maret 2016
Lokasi : Halaman
Kantor Bupati Batu Bara
Seluruh Korps Pegawai Republik Indonesia
Se Kabupaten Batu Bara ikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional, dihalaman Kantor
Bupati Batu Bara Jalan Perintis Kemerdekaan Ri Kelurahan Lima Puluh Kota,
Kecamatan Lima Puluh, Batu bara, Kamis,(17/3)
Upacara yang dipimpin oleh Wakil Bupati
Batu Bara H RM Hari Nugroho berlangsung khidmat dan dalam pidato tertulisnya
menyatakan bahwa Apel ini hendaknya bermakna sebagai upaya menumbuhkan semangat
nasionalisme dan patriotisme dalam membangun bangsa melalui kinerja yang
positif. Saat ini adalah masa-masa yang paling penting bagi perjalanan roda
pemerintahan Kabupaten Batu Bara. Sebab berbagai rangkaian pekerjaan masih
terus dilaksanakan, baik untuk pelaksanaan kegiatan program kerja tahun 2016,
evaluasi pekerjaan Tahun 2015 yang telah selesai dikerjakan, serta perampungan
perencanaan program kerja Tahun 2017.
Perlu saudara sekalian ketahui bahwa tim
pemeriksa BPK telah melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 33 hari dan sudah
berakhir hari jumat yang lalu, berikut ini ada beberapa catatan atau kendala
yang perlu saudara ketahui selama pemeriksaaan dalam 5 kegiatan yaitu 1.
Pengumpulan dokumen keuangan, Pengumpulan dokumen keuangan dilakukan diruang
kerja tim pemeriksa di BPKAD, selama pengumpulan hingga pengembalian berkas
terdapat beberapa kendala yaitu : Masih adanya terdapat bendahara SKPD yang
hadir tidak tepat waktu, SKPD lambat mendapat asli rekening Koran di Bank
Sumut, dan Surat setoran Pajak (SSP) belum dipilah perpasal : Pasal 21,22,23
dan seterusnya.
Dalam catatan tim pemeriksa BPK, hanya ada
3 SKPD yang bagus dan lengkap menyerahkan dokumen keuangan yaitu : Dinas
kelautan dan perikanan, Kantor perpustakaan dan arsip serta Secretariat KORPRI
Batu Bara, 2. Penyusunan laporan keuangan antara lain : Tim pemeriksa BPK telah
memeriksa semua dokumen keuangan SKPD dan PPKD dan telah mengunci angka-angka
pada belanja daerah yaitu: Belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja
modal untuk laporan keungan. Bidang akutansi modal untuk laporan keuangan.
Bidang akutansi BPKAD sebenarnya sudah siap menyusun laporan keuangan kabupaten
Batu Bara pada tanggal 10 Februari yang lalu, Namun laporan keuangan yang
berbasis akrual sangat lengkap dan rumit, sudah terjadi (empat) kali perubahan
laporan keuangan terutama dalam menginput asset yaitu : Menghitung kembali
harga tanah dibawah jalan sesuai NJOP tahun 2015. Kapitalisasi jalan Kabupaten
sebanyak 207 ruas jalan, Asset tetap tanah, bangunan, peralatan, buku pada
sekolah Negeri dan 15 puskesmas di update kembali angka-angkanya, Dana bantuan
operasional sekolah (BOS) pada 280 sekolah negeri mulai tahun ini
dimasukkan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Mudah-mudahan kerjasama antara BPKAD,
Inspektorat dan 49 SKPD yang sudah 2 bulan terus pulang malam, laporan keuangan
bisa siap dan kita antar ke BPK paling lambat pada hari senin tanggal 28 Maret
2016. 3.Cash opname dan stok opname : Cash opname dan stok opname dilaksanakan
bersama dengan mengambil sampel pada 20 SKPD.
Pemeriksaan Kas Tahun ini sudah lebih baik
dibanding tahun lalu, pada tahun ini tidak lagi terdapat ketekoran Kas, namun
untuk persediaan masih dapat beberapa kendala pada beberapa SKPD yaitu :
Pencatatan barang masuk dan barang keluar oleh penyimpan barang belum optimal,
Masih terdapat double catat oleh penyimpan barang, Barang tidak ada di gudang.
Dijumpai 4 SKPD yang sudah bagus menata
barangnya yaitu : Sekretaris daerah, Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana, Gudang farmasi dinas kesehatan dan Dinas pendidikan. 4, Cek
kendaraan darat laut : Pada pemeriksaan pendahuluan ini, BPK masih mengambil
uji petik pada 10 SKPD yaitu : Dinas Tarukim, Satpol PP, Setdakab, Diskanla,
Dishub Kominfo, Dinas PU, Setwan, Dinas Pendidikan, BPBD, dan Dinas Kesehatan.
Untuk pemeriksaan terinci nanti akan
ditambah atau akan dilanjutkan lagi kepada SKPD yang lain, adapun kendala yang
ditemukan yaitu : Terdapat satu SKPD yaitu Dinas Kesehatan yang jauh-jauh
sebelum tim BPK datang sudah membuat kartu inventaris barang (KIB) terkini,
namun yang diserahkan kepada tim BPK untuk cek fisik adalah keadaan 3 tahun
yang lalu.
Pengurus barang mencatat semua barang
kedalam kartu inventaris barang (KIB)
Terdapat 8 sepeda motor dan 2 Ambulance
peninggalan Kabupaten Asahan di Dinas Kesehatan yang tidak bisa ditunjukkan
KPKB dan STNK nya
Terdapat 2 Ambulance APV Tahun 2014 pada
Dinas Kesehatan yang bertukar plat polisinya,
Terdapat 2 sepeda motor tahun 2015 pada
Dinas Tarukim yang juga bertukar plat polisinya,
Kantor lingkungan hidup saat cek fisik
masih memegang 6 BPKB gerobak sampah yang mana Ini seharusnya dua tahun lalu
sudah diserahkan kepada bidang asset BPKAD.
Pemakai kendaraan tidak tepat waktu ke
BPKAD bahkan harus dipanggil oleh pengguna barang baru datang. Ini terjadi pada
tiga pemakai sepeda motor Puskesmas. 5.cek fisik pekerjaan pembangunan gedung,
jalan dan jembatan : Cek fisik masih dilakukan pada 3 SKPD sebanyak 8 paket
pekerjaan. Perhitungan kelebihan bayar ataupun kekurangan pekerjaan akan kita
dapatkan pada LHP tentang kepatuhan nanti, terdapat kendala yaitu : Tim BPK
datang lebih awal dilapangan dibidang pihak yang mempunyai pekerjaan (PPK,
PPTK, PPHP, Rekanan dan Konsultan).
Konsultan yang dipilih belum professional
dalam penyusunan rincian anggaran biaya dan analisis satuan biaya.
Konsultan yang seharusnya membantu SKPD
menjawab pernyataan tim BPK saat cek fisik, justru konsultan tidak hadir.
Kesemua kendala tersebut yang ditemui tim
BPK belum ditulis menjadi temuan pemeriksaan (TP), tetapi apabila masih terjadi
pada pemeriksaan terinci yang dijadwalkan awal april nanti, maka tidak ada kata
maaf lagi dan akan ditulis menjadi temuan pemeriksaan dalam laporan hasil
pemeriksaan.
Untuk itu, mari kita bekerja lagi karena
masih ada waktu satu bulan bagi kita untuk menindaklanjuti semua kendala yang
didapat.
Yang terakhir dari uraian diatas bahwa
peran atau tugas penyimpan dan pengurus barang mulai dari Sekolah,
Puskesmas, Unit Pelaksanaan Teknis, Kecamatan sampai SKPD sangat
diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka perlu diperhatikan kiranya
untuk tahun 2016 nanti honorarium mereka dinaikkan dan mereka tidak bekerja di
air mata, tetapi bekerja di mata air.
KABAG
HUMAS PIMPINAN
SETDAKAB
BATU BARA
dto.
Andri
Rahadian,AP
PEMBINA
NIP. 19740805
199311 1 001
Post a Comment