Humas Setdakab Batu Bara
Siaran Pers
Nomor : 02/Humas/ SP/07/ 2015
Hari/Tanggal : Selasa ,07 Juli 2015
Lokasi : Ruang Rapat DPRD Batubara
Sidang paripurna
DPRD Kabupaten Batubara dalam agenda pandangan fraksi terhadap laporan Panita
Kerja (Panja) atas Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (LKPD) Tahun
Anggaran 2014, berlangsung Selasa (7/7). Paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Selamat
Arifin SE MSI,bersama wakilnya Drs
Suharsono dan Syafrizal
.Dihadiri Sekdakab mewakili Bupati dan FKPD,para kepala badan,dinas dan kantor
yang rata-rata di wakili oleh sekretaris atau kepala bidangnya masing masing.
Diawali dengan
Fraksi Golkar melalui juru biacaranya Fahmi Suhaimi menyampaikan rasa
kekecewaan Fraksinya atas capain yang diraih terhadap LKPD yang dinilai oleh
BPK melalui LHP,tidak di berikan penilaian atau disclaimer. Menurut
Sekretaris Fraksi Golkar itu pelaksanaan pemerintahan telah berjalan sesuai
dengan visi dan misi Kabupaten Batubara yang menitik beratkan pada empat sektor
prioritas mencakup pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, hanya
saja masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan dari sisi kinerja SKPD terutama
terhadap penyusunan neraca keuangan daerah yang tepat waktu dan koorperatif
terhadap pemeriksaan oleh BPK.Selain itu sangat di perlukan keprofesionalan dan
mekanisme dalam penyusunan managemen di lungkungan RSUD Batubara.
Fraksi lain di
DPRD Batubara,PP,Gerindra,Nasdem,PDIP dan Partai Demokrat PKPI melalui juru
bicaranya masing masing menyoroti penyertaan modal di arahkan ke PT Pembangunan
Batra Berjaya yang merupakan salah satu BUMD yang dimiliki Pemkab Batubara. Menurut
Ketua Fraksi PPP Ahmad Badri penyertaan modal tersebut perlu ditinjau ulang
kembali dan belum dapat memberikan masukan yang terbaik untuk masyarakat
Batubara,selain itu perlunya perubahan struktur RSUD Batubara menjadi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sementara itu Ir
Yahdi Khoir yang merupakan Ketua Fraksi PAN,mengungkapkan perlunya penyegaran
personal dilingkungan BUMD Batubara, dan yang terpenting katanya Pimpinan SKPD
harus memiliki sikap yang koorporatif,proaktif dan punya kesungguhan dalam
berkerja Gerindra juga menyampaikan catatannya tentang tolak ukur penilaian
target capaian kinerja masih bersifat kuantitatif sehingga menjadi kendala
dalam mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah, selain itu, masih banyak
program yang mengalami kegagalan karena kurangnya koordinasi dari SKPD terkait.
Perlu ditingkatkan manajemen pengelolaan dan sistem akuntasi pendapatan
sehingga terwujud kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, juga
mendorong kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar dapat melaksanakan peran dan
fungsinya. Selain itu, peningkatan efektivitas pengawasan internal dan
pengelolaan pendapatan daerah”,papar Ketua Fraksi Gerindara itu.
Dari sejumlah
catatan yang disampaikan masing-masing Fraksi, menyimpulkan menerima LKPD
Bupati Batubara 2014 untuk di jadikan Perda dan masuk dalam lembaran Negara. Sementara
itu dalam sambutan Bupati Batubara yang disampaikan oleh Sekdakab Erwin SE
,mengatakan audit yang telah dihasilkan melalui LHP BPK-SU yang tidak
memberikan pendapat (Disclaimer) berdasarkan tiga penilaian.Penilaian
pertama,pengelolaan pendapatan asli daerah yang lemah,kedua,pengelolaan kas di
bendahara pengeluran tidak memadai dan pengelolaan asset tidak tertip.
Atas penilaian
tersebut ,Bupati OK Arya menyampaikan solusi yang harus di tempuh pada tahun
mendatang,dengan membangun sistem pengedalian intern yang baik di masing masing
SKPD,meningkatklan jumlah kualitas SDM yang memiliki latar belakang keuangan
dan pengelolaan keuangan ,meningkatkan peran dan fungsi inspektorat dengan menempatkan
tenaga professional,serta melakukan koreksi dan penyusuaian terhadap neraca
awal yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintah yang diatur dalam PPNo 24
Tahun 2015,terang Bupati melalui Sekda.
KABAG HUMAS PIMPINAN
SETDAKAB BATU BARA
dto.
Andri Rahadian,AP
PEMBINA
NIP. 19740805 199311 1 001
Post a Comment